Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan

Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan

Komisioner Komisi Informasi DIY dan PPID Utama Kabupaten Sleman

Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai badan publik berusaha untuk melaksanakan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelayanan informasi publik ini oleh Pemkab Sleman selalu diupayakan peningkatan kualitasnya antara lain dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, menerbitkan Daftar Informasi Publik yang dapat dilihat di website, termasuk juga mengklasifikasikan informasi publik yang dikecualikan.

UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang informasi yang dikecualikan, yakni informasi yang tidak boleh diberikan kepada pemohon informasi karena secara substansial informasi tersebut termasuk dalam kategori yang harus dirahasiakan berdasarkan Undang-undang. Juga karena informasi tersebut pada dasarnya terbuka namun hanya dapat diakses melalui suatu prosedur yang secara khusus diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Hal ini diungkapkan oleh Dewi Amanatun Suryani, Wakil Ketua Komisi Informasi Daerah DIY. Wanita yang juga Dosen Administrasi Publik di Universitas Aisyiyah Yogyakarta ini memberikan bimbingan terkait uji kosekuensi informasi yang dikecualikan Rabu (9/8) di ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.

Dirinci oleh Dewi Amanatun Suryani, informasi yang dikecualikan menyangkut rahasia negara (penegakan hukum, pertahanan kemanan, kekayaan alam, ketahanan ekonomi, hubungan luar negeri, surat antar badan publik yang rahasia) rahasia pribadi (akta otentik, wasiat, informasi pribadi) dan rahasia bisnis (persaingan usaha tidak sehat, hak atas kekayaan intelektual).

Uji konsekuensi informasi yang dikecualikan di Kabupaten Sleman ini diikuti oleh PPID Utama dan Sekretariat PPID serta menghadirkan Komisi Informasi DIY.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *