Desa Wajib Bentuk PPID

UU No.6/2014 mengamantkan desa sebagai pemerintahan masyarakat atau masyarakat yang berpemerintahan, berada dalam wilayah kabupaten/kota. Struktur desa tidak lagi berada dalam sistem pemerintahan kabupaten melainkan berada di luar kantor bupati.

Kewenangan desa menjadi bertambah luas dan mandiri, seperti mengatur dan mengurus aset desa, dan memiliki akses memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan lokal. Dengan kewenangan yang luas dan mandiri tersebut, agaknya desa harus terbiasa memposisikan diri sebagai badan publik.

Sebagai badan publik, salah satu kewajiban desa adalah pengelolaan dan pelayanan informasi untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas (transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan).

Hingga saat ini di Sleman belum ada desa yang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam kaitan pelayanan informasi. Ini yang mendasari Komisi Informasi DIY melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik di Kecamatan Godean, Rabu (11/10).

Sosialisasi tersebut dihadiri perangkat desa di wilayah Godean seperti Sidoagung, Sidoarum, Sidokarto, Sidoluhur, Sidomoyo, Sidomulyo, dan Sidorejo. Materi sosialisasi disampaikan oleh Dewi Amanatun Suryani, S.IP., MPA, Wakil Ketua Komisi Informasi  DIY. “Desa berkewajiban melaksanakan penyediaan,  penyimpanan,  pendokumentasian, dan pengamanan  informasi, kemudian memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana termasuk di dalamnya menyediakan meja layanan informasi,” terang Dewi Amanatun Suryani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *