Dari Monev PPID sampai Registrasi SIM Card Seluler

Dari Monev PPID sampai Registrasi SIM Card Seluler

Pertemuan rutin Forum PPID se-DIY kali ini giliran Sleman yang menjadi tuan rumah. PPID Kabupaten Sleman menggelarnya Rabu (1/11) di RM Bali Ndeso Kampung Flory, Mlati, Sleman.

Pertemuan rutin Forum PPID ini agak berbeda karena tidak hanya mengundang PPID Kabupaten/Kota se-DIY dan Komisi Informasi Daerah DIY seperti biasanya melainkan juga PPID Pembantu di Sleman yang beberapa waktu lalu memenangkan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik se-DIY. Mereka adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Depok, Kecamatan Godean, dan Bank Sleman.

Sejumlah pendapat mengemuka dalam pertemuan ini. Salah satunya isu yang sedang menghangat di masyarakat saat ini mengenai registrasi SIM card seluler, beberapa pemerintah kabupaten mengeluhkan tidak adanya surat edaran dari pemerintah pusat dan hanya mengetahui dari media sosial sehingga kesulitan menjawab pertanyaan masyarakat.

Terkait hal tersebut, Komisioner Komisi Informasi DIY Warsono menyampaikan bahwa tugas utama mereka adalah untuk penyelesaian sengketa dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. “Mungkin masyarakat masih mengira namanya Komisi Informasi pasti tugasnya memberi tahu segala macam informasi padahal bukan. Tugas utama kami adalah untuk penyelesaian sengketa dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik. Sedangkan informasi publik itu sendiri menjadi kewajiban badan publik,” terang Warsono.

Dalam kesempatan yang sama juga mengemuka pendapat-pendapat mengenai monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang baru saja dilaksanakan Komisi Informasi DIY. Kepala Dinas Kominfo Kulon Progo R. Agus Santosa mengucapkan selamat kepada Sleman atas penghargaan yang diterima. “Ini akan menjadi evaluasi untuk kami di Kulon Progo dan menambah motivasi agar lebih terpacu dan mendorong agar PPID Pembantu kami ke depannya bisa lebih baik lagi,” tutur Agus.

Mengenai monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Sleman Eka Suryo Prihantoro memberikan usul yang menarik. “Pengisian kuesioner kemarin yang masih pakai buku mungkin ke depannya bisa secara online sehingga dapat diketahui siapa yang sudah mengisi dan mana yang belum, sekaligus bisa untuk menampilkan skor hasil pemeringkatan,” usul Eka Suryo.

Komisioner Komisi Informasi Bidang Kelembagaan Martan Kiswoyo dalam acara ini berkesempatan menanggapi pertanyaan Bank Sleman mengenai struktur PPID di BUMD. Martan menyampaikan bahwa untuk SK PPID BUMD adalah di bawah pimpinan BUMD, dan levelnya di bawah direktur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *