PPID Sleman Tetapkan Daftar Informasi Dikecualikan

PPID Sleman Tetapkan Daftar Informasi Dikecualikan

SETELAH beberapa waktu lalu melakukan Uji Konsekuensi yang menghasilkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) selaku PPID Pemkab Sleman Selasa (30/1) menyelenggarakan sosialisasi terkait DIK tersebut. Pada kesempatan itu, KID DIY diberi kesempatan melakukan ekspos hasil Monev 2017 dan sosialisasi pemeringkatan Badan Publik.

Bertempat di Gedung Setda lantai 3, acara dihadiri 60 orang dari seluruh OPD dan kecamatan yang merupakan PPID Pembantu. Acara dibuka oleh Asisten Sekda Bidang Umum dan Administrasi Arif Haryono dengan membacakan sambutan Bupati Sri Purnomo.

“Saya harap PPID Pembantu segera meng-update informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan jangan sampai ada miskoordinasi penyampaian informasi, karena sekarang telah ada SK DIK yang baru. DIK lama telah dicabut,” kata Arif.

Kepala Diskominfo Sleman Intriati Yudatiningsih memaparkan Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2017. Di dalamnya antara lain menyebut DIK 2017 ditetapkan melalui SK Nomor 74/KADIN/2017 tanggal 29 Desember 2017. Selain itu juga dicantumkan SK Bupati 127/KEPKDH/A/2017 tentang Pencabutan DIK Tahun 2016 Nomor 53/KEPKDH/A/2016.

“Berbekal sengketa informasi tahun lalu kita banyak belajar, ternyata untuk melakukan UjiKonsekuensi ada urut-urutannya,” ungkap Intri.

Asal-muasal DIK menurut dia adalah dari OPD-OPD.  Kemudian dilakukan pencermatan dan pengujian bersama-sama.  Setelah disepakati barulah di-SK-kan.  Intri juga memaparkan cara dan metode Uji Konsekuensi.  DIK-nya sendiri menurut Intri meliputi data dan dokumentasi kependudukan, data dan informasi bidang kesehatan, data dan informasi bidang kepegawaian, dokumen memorandum, naskah dinas dan surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, data dan informasi tentang keuangan, aset dan proses pengadaan barang/jasa pemerintah serta data informasi terkait perizinan.

Buka-bukaan

“Pak Martan di KID tahun lalu membidangi kelembagaan sekaligus Ketua Tim Monev KID DIY 2017 sehingga tepat memaparkan hasil-hasilnya,’’ ungkap Kepala Bidang IKP Diskominfo Sleman Noorhidayati Zakiyah Pramulani selaku moderator.

Menurut Martan metode Monev 2017 merupakan hasil kajian bersama antara komisioner dan sekretariat KID DIY dengan Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BP2KI) Yogyakarta.  Penilaian meliputi 3 tahap yaitu SAQ, verifikasi website dan visitasi dengan masing bobot penilaian 20%, 50% dan 30 %.

Martan juga memaparkan 4 hal paling penting yang perlu disampaikan kepada masyarakat terkait Informasi Berkala yaitu rencana dan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan (CALK), laporan keuangan dan daftar aset/investasi.  Untuk Informasi Serta-Merta menurut Martan tidak semua instansi memiliki kewenangan sehingga yang paling penting adalah informasi terkait jalur evakuasi bencana dan tersedianya alat pemadam api ringan (APAR) beserta cara penggunaannya.

Ia juga mengingatkan bahwa Badan Publik wajib menyampaikan Laporan Layanan Informasi Publik kepada KID DIY.  Kemudian Martan mengajak seluruh peserta untuk mencermati contoh lembar koding penilaian website sehingga instansi mengetahui apa saja yang dinilai dan bagaimana metode penilaiannya.  Peringkat tiap OPD juga ditampilkan sehingga mereka mengetahui ada di posisi mana dan apa yang perlu diperbaiki. Daftar peringkat disajikan dengan terlebih dulu mengaburkan informasi peringkat OPD kabupaten/kota lain.

Salah seorang peserta bertanya. “Hasil penilaian antara Dinas Kominfo dengan Dinas Pariwisata nilainya tidak imbang karena pada Diskominfo ada nilai visitasi, sedangkan dinas lain nilai visitasi nol.  Apakah ini bisa diperbandingkan?  Pertanyaan kedua, berapa nilai maksimal dari suatu indikator yang sehingga kami bisa mengetahui berada di posisi mana?’’ tanyanya.

Martan menjelaskan Dinas Pariwisata tidak divisitasi sehingga tidak ada nilai visitasi.  ‘’Ada keterbatasan mobilitas dan tenaga sehingga visitasi hanya dilakukan ke Badan Publik peringkat teratas berdasarkan penilaian SAQ dan verifikasi web.  Jika pada suatu kategori akan ada tiga pemenang, maka yang divitasi ada 6.  Dua kali lipat jumlah pemenang,’’ beber Martan.

Terkait indikator penilaian, Martan menunjukkan contoh lembar koding. Lembar tersebutjuga mencantumkan nilai maksimal tiap indikator.

Sumber: http://komisi-informasi.jogjaprov.go.id/news/KID-Buka-bukaan-Monev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *