Kabupaten Langkat Belajar Keterbukaan Informasi Publik di Sleman

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat, Sumatera Utara melakukan studi banding ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman. Pengelolaan keterbukaan informasi publik dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menjadi pokok bahasan dalam studi banding Kabupaten Langkat ini.

“Mungkin lebih tepatnya kami menyebut ini sebagai studi tiru, bukan studi banding. Karena kami ingin belajar ke Sleman ini setelah kami banyak melihat kemajuan Sleman di media sosial dan juga kami dapat masukan dari Dinas Kominfo daerah lain untuk ke sini,” terang Syahmadi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat saat diterima di Sleman Smart Room, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, Kamis (22/11).

Syahmadi mengakui UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa konsekuensi yang harus dilaksanakan pemerintah daerah. “Kami saat ini sedang menjalani sengketa informasi baik di PTUN maupun di Komisi Informasi,” terusnya. Ia berharap dari kunjungan studi ini dapat membawa perbaikan dalam pelayanan informasi publik di Kabupaten Langkat.

Rombongan dari Langkat berjumlah 10 orang dan diterima tim Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman yang dipimpin Plt Kepala Dinas Purwatno Widodo. Paparan mengenai keterbukaan informasi publik dan KIM di Sleman disampaikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Noor Hidayati Zakiah Pramulani.

Dalam paparannya Noor Hidayati menjelaskan panjang lebar mengenai bagaimana Kabupaten Sleman melaksanakan amanat UU 14/2008 yang mencakup dasar hukum, regulasi, standar pelayanan, pelayanan informasi, dan inovasi yang dilakukan untuk mempermudah pelayanan permohonan informasi publik.

“Di Sleman kami menggunakan permohonan informasi secara online yang kami sebut e-PPID sehingga pemohon informasi tidak perlu datang ke Dinas Kominfo, dan melalui e-PPID itu juga kami di lintas organisasi perangkat daerah bisa saling memonitor permohonan informasi yang masuk supaya bisa segera dijawab sesuai ketentuan dalam UU,” jelas Noor Hidayati.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*